PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Minggu, 03 Mei 2026 07:02

Purwakarta - Sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya perbaikan Jalan, warga Desa Pesanggrahan,nKecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta Jabar, menggelar festival nasi liwet dengan menyiapkan 1.000 kastrol liwet. Minggu (3/5).Warga Desa Pasanggrahan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, menggelar acara festival ngeliwet di sepanjang jalan pemukiman RT 01 dan RT 02 Desa Pasanggrahan. Aksi ini merupakan bentuk rasa syukur warga atas rampungnya perbaikan dan pengaspalan  jalan yang selama ini dinantikan warga.Suasana guyub sangat terasa ketika warga di lingkungan  berkumpul membawa alas daun pisang sepanjang puluhan meter. Nasi liwet lengkap dengan lauk pauk khas pedesaan disajikan di atas jalan aspal yang baru saja selesai dikerjakan tersebut.Kepala Desa Pasanggrahan, Adam, mengapresiasi kekompakan warganya. Ia menyebut bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Desa Pasanggrahan, memang menjadi salah satu prioritas pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”Alhamdulillah, sekarang jalan kami sudah mulus dan rapi. Selametan ini murni inisiatif warga sebagai wujud syukur karena akses transportasi ekonomi dan aktivitas sehari-hari kini jadi jauh lebih nyaman,” Kata Adam.Adam, mengapresiasi kinerja Bupati Purwakarta, yang sangat responsif. Setiap ada permasalahan di lingkungan, baik itu soal infrastruktur maupun pelayanan sosial, penanganannya sangat cepat," Ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah ditengah-tengah masyarakat.”tegasnya.Bupati Purwakarta, Saepul Bahri mengaku sangat senang sekali melihat antusias masyarakat yang hadir untuk menikmati setiap nasi liwet. "Terima kasih kepada masyarakat Desa Pesanggrahan  dan sekitarnya,tolong jalan yang sudah baik ini harus dirawat dengan baik, kalau banyak rumput tolong dibersihkan," kata Saepul Bahri Binzein.Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah pada tahun 2026 ini."Perbaikan terus kami lakukan, pada tahun ini kami memfokuskan upaya pada rekontruksi dan peningkatan kualitas ruas jalan kabupaten," kata Didi Garnadi.Menurut Didi Garnadi, tingkat kemantapan jalan saat ini mengalami peningkatan sebesar 4,8?ri semula 76,77% menjadi 88,63?ri total panjang jalan 776,385 KM. Sementara jalan yang di rekontruksi/dipelihara sepajang 15,928 KM yang tersebar di Kabupaten Purwakarta. Sedangkan total jalan yang dibangun dan di rekonstruksi sepanjang 39,733 KM dari 24 ruas jalan.

Jumat, 01 Mei 2026 09:37

Purwakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mendorong aparatur sipil negara (ASN) menggunakan kendaraan umum pada setiap hari Rabu.Hal tersebut diketahui berdasarkan Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor : 000.1.4/884/Org/2026 Tentang Penggunaan Kendaraan Umum Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam rangka efisiensi.Surat Edaran yang ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau Om Zein tersebut diterbitkan pada Kamis, 30 April 2026, ditujukan kepada para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta diimbau untuk menggunakan kendaraan umum dalam melaksanakan perjalanan dari dan ke tempat kerja setiap hari Rabu.Kendati demikian, hal ini dikecualikan bagi pegawai yang memiliki tugas kedinasan tertentu yang memerlukan mobilitas khusus dan kondisi lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara kedinasan.Dalam Surat Edaran ini juga dijelaskan, penggunaan kendaraan umum bagi pegawai di lingkup Pemkab Purwakarta ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien serta mendukung penghematan energi dan biaya operasional, Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu mendorong perubahan pola mobilitas pegawai yang lebih hemat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.Penggunaan kendaraan umum oleh Pegawai diharapkan tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran dan energi, tetapi juga menjadi contoh positif bagi masyarakat dalam membangun budaya hidup sederhana dan peduli lingkungan. (Diskominfo Purwakarta)

Kamis, 30 April 2026 07:57

Purwakarta - Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jawa Barat,  menggelar kegiatan penyuluhan hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (30/4). Kegiatan tersebut diikuti para siswa SMA Negeri 1 Purwakarta beserta para orang tua Siswa. Turut Hadir Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.Kolaborasi Kejaksaan dan Pemerintah Daerah melalui program Jaksa Masuk Sekolah ini guna mewujudkan pendidikan karakter di Jawa Barat yang kita kenal nama Gapura Panca Waluya.Kejari Purwakarta memiliki tagline yakni Jawara Kasomeah, yang artinya anak-anak bisa menjadi juara, tetapi juga tetap memiliki etika dan adab, sehingga nantinya bisa menjadi generasi emas 2045.Kejari Purwakarta Apsari, menjelaskan, hadirnya Bupati Purwakarta Om Zein kali ini menunjukan komitmen bersama antara Kejari Purwakarta dan Pemkab Purwakarta untuk turun bersama-sama bergandengan tangan mendidikan anak-anak di Purwakarta."Selain para murid, kita juga mengundang orang tua siswa atau wali murid dan para guru, untuk sama-sama bergandengan tangan, antara pemerintah, aparat penegak hukum, wali murid, dan sekolah bagaimana kita bersama-sama menjaga anak-anak, mempersiapkan anak-anak Purwakarta untuk ke depannya nantinya bisa berguna bagi nusa dan bangsa," kata  Dewi.Kamis (30/4).Sementara itu, Bupati Purwakarta Om Zein  mengingatkan kepada para orang tua murid bahwa pendidikan dan pembelajaran itu peran utamanya ada pada orang tua murid itu sendiri bukan pihak sekolah."Sesungguhnya sekolah ini adalah membantu orang tua, karena tugas utama pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Kita ingin mewujudkan titik puncak pendidikan orang sunda, yaitu Cageur, Bageur, Bener, Singer, Pinter," kata Om Zein.Untuk mencapai hal itu, tegas Om Zein, dibutuhkan peran orang tua dibantu oleh satuan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya."Agenda ini kita melibatkan pihak KCD Wilayah IV Disdik Jabar untuk tingkat SMA sederajat dan Dinas Pendidikan Purwakarta untuk jenjang SMP," ujar Om Zein. (Diskominfo Purwakarta)

Rabu, 29 April 2026 03:37

Meutya Hafid mengumumkan bahwa Wikimedia Foundation telah memulai proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) setelah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah.Meutya menyatakan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Wikimedia dalam mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, sekaligus memperkuat tata kelola ruang digital nasional.“Sejak 23 April 2026, sudah ada pertemuan dengan Wikimedia Foundation. Jadi kita berhubungan langsung dengan kantor pusat di San Francisco, mengirimkan perwakilan juga ke kantor Komdigi secara fisik,” kata Meutya Hafid dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/4/2026).Ia menegaskan, kewajiban pendaftaran PSE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang berlaku bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik tanpa terkecuali.“Semua PSE wajib daftar. Baik itu PSE mancanegara maupun lokal, baik itu laba maupun nirlaba,” ujar Menkomdigi.Menurut Meutya, proses pendaftaran Wikimedia Foundation saat ini telah memasuki tahap awal berupa penyerahan dokumen kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.Menkomdigi menekankan, kebijakan pendaftaran PSE bukan merupakan langkah mendadak, melainkan telah diterapkan sejak 2019 sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen dan penegakan hukum di ruang digital.“Ini dalam kerangka perlindungan pengguna dan penegakan hukum. Semua platform harus patuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia,” tegas dia.Pemerintah juga mengapresiasi sikap kooperatif Wikimedia Foundation yang menghormati kebijakan nasional terkait tata kelola platform digital.Dalam pertemuan dengan Kemkomdigi, kedua pihak telah mencapai kesepahaman terkait kewajiban pendaftaran PSE, setelah sebelumnya Wikimedia menghadapi potensi pemblokiran layanan apabila tidak memenuhi ketentuan.Pemerintah menegaskan bahwa kewajiban pendaftaran PSE bersifat administratif sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital yang aman, tertib, dan melindungi masyarakat.Melalui kesepahaman tersebut, kolaborasi antara pemerintah dan platform global seperti Wikimedia diharapkan semakin memperkuat ekosistem digital nasional yang inklusif, berdaulat, dan berkelanjutan.